JURUS JOKOWI MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU

JURUS JOKOWI

Jurus Jokowi , Kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu (hampir miskin. Miskin dan sangat miskin) merupakan implementasi. Dari nilai-nilai Pancasila Sekaligus merupakan manifestasi Nawacita dalam tindakan nyata. Tak heran, Jokowi menjalankan puluhan program bantuan, mengelontorkan dana triliunan rupiah. Serta menggerakan berbagai Kementerian/ Badan Negara untuk berpartisipasi di dalamnya.

Termasuk Kemensos, Kemen ESDM, Kemen PUPR, Bulog dan sebagainya. Lebih jauh, program bantuan pada masyarakat kurang mampu semakin efektif penyalurannya berkat keberadaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Lembaga kordinatif lintas sektoral dan lintas stakeholder yang diketuai Wakil Presiden ini memiliki mandat utama memperbaiki. Sasaran program berbasis rumah tangga dan kewilayahan serta memperbaiki mekanisme penyaluran program.

Lewat badan ini pula segala program penanggulan kemiskinan dari pemerintahan Jokowi dikelola. Badan yang operasionalnya dibantu Seketaris Eksekutif ini melakukan singkronisasi. Harmonisasi program serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya menghilangkan kemiskinan dan dampaknya yang telah membentuk lingkaran setan, Jokowi:

Bantuan Raskin
Bantuan Pangan pemerintah dalam format Rastra (Beras Sejahtera) dan lebih populer dengan sebutan Raskin ( Beras Si Miskin). Merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah. Tahun 2015 Raskin telah didistribusikan sebanyak 2,76 juta ton. Tahun 2016 istilah berubah jadi Rastra yang pedoman pelaksanaan dan pagunya masih menggunakan “milik” . Raskin, yakni 103.040 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang masing-masing Kepala Keluarga mendapat 15 kilogram per bulan.

Bantuan Perbaikan / Pembangunan Rumah.
Pemerintahan Jokowi lewat Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Rumah Swadaya. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan – melaksanakan Program Bantuan Stimulan Swadaya. Yang dikenal sebagai Program Bedah Rumah terhadap rumah tidak layak huni.

Program yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat kualitas dinding. Atap dan lantai rumah yang memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan. Tahun 2015, Pemerintahan Jokowi mererealisir 82.245 unit dengan anggaran Rp 1,116 triliun. Tahun 2016 Pemerintah Jokowi membantu perbaikan 95.000 unit rumah.

JURUS JOKOWI

Tahun 2017 targetnya meningkat menjadi 110 ribu unit. Melihat keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam menangani masalah ini. Bank Dunia pun memberikan bantuan untuk perbaikan 30 ribu unit, jadi total tarjet di tahun 2017 adalah 140.000 unit. Komitmen Bank Dunia terhadap program Pemerintahan Jokowi ini berlanjut di masa depan. Sampai 2019 akan digelontorkan dana untuk pembenahan 50.000 unit setiap tahunnya.

Kredit Kepemilikan Rumah DP 1%
Jenis bantuan terbaru dalam kepemilikan rumah yang memperoleh sambutan luar biasa dari masyarakat kurang mampu berpenghasilan rendah. Kredit rumah DP 1%, ini ditawarkan oleh Pemerintah Jokowi. Di berbagai daerah, baik dalam ataupun luar pulau Jawa Diantaranya ada di Depok, ada 6.145 unit yang akan dibangun. Saat ini telah dibangun 2.734 unit rumah tipe 27/72 dengan harga 112 juta.

Juga di Cikarang, Jokowi meresmikan 8.749 unit rumah tapak murah di Villa Kencana seluas 108 hektar pada 4 Mei 2017. Di Balikpapan, Jokowi kunjungi Perumahan Pesona Bukit Batuah yang medesainkan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tersedia 4.000 unit di atas lahan 34 hektare, separohnya sudah terjual. 500 unit sudah ditempati. Serta di Pekanbaru, tersedia 2.216 unit tipe 36/108 dengan cicilan perbulan 750 ribu jangka waktu 20 tahun. Bila tak meminati fasilitas Kredit DP 1% di atas, Masyarakat Berpenghasilan. Rendah disediakan keringan DP 4 Juta Rupiah bila mengajukan KPR BTN Bersubsidi.

Kartu Indonesia Pintar
KIP merupakan jawaban Jokowi terhadap pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung orang miskin. Tahun 2015, target 17,9 juta realisasi 19.1 juta siswa miskin. Tahun 2016 per 21 Juli 93,4% sisanya dalam periode pengantaran di berbagai pelosok tanah air. Dengan rincian SD lebih dari 10 juta, SMP 4,3 juta, SMA 1,3 juta dan SMK 1,8 juta reff

Tak cuma di jenjang pendidikan SD-SMA, di Perguruan Tinggi Pemerintah Jokowi melalui Kementerian Ristek/Dikti menyelenggarakan Program Bidik Misi. Program bantuan pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi baik. Untuk menempuh pendidikan di PTN dan PTS Akreditasi A pada program studi unggulan.

Kartu Indonesia Sehat
KIS diluncurkan 3 November 2014 bersamaan KIP, merupakan bantuan non tunai melalui layanan keuangan berbasis perbankan. Kartu Indonesia Sehat merupakan jaminan kesehatan subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemakaiannya dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit yang ada di Indonesia. Istimewanya, tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan.

PBI Jaminan Kesehatan.
Selain KIS, Pemerintahan Jokowi juga masih mensuport Jaminan Kesehatan Nasional yang diselegarakan. BJPS dengan menanggung pembayaran iuran bagi anggota kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan. UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

JURUS JOKOWI

Subsidi Tarif Listrik
Jumlah penerima subsidi listrik tahun 2016 sebanyak 22,8 juta pelanggan 450 VA dan 22,3 juta pelanggan 900 VA. Jadi total pelanggan tersubsidi sebanyak 45,1 juta.

Pada tahun 2017 ada pengurangan jumlah penerima subsidi sebanyak 18,25 juta  Akhirnya ada 23,1 juta pelanggan 450 VA.  Dan 4,1 juta pelanggan 900 VA, jadi total pelanggan yang disubsidi sebanyak 27,2 juta.

Hanya saja berdasarkan APBN Perubahan 2017, subsidi golongan 900 VA ada penambahan sekitar  2,4 juta sehingga total  6,5 juta.  Akibatnya Pemerintah mengajukan tambahan subsidi listrik sebesar Rp 1,7 triliun.

Program Keluarga Harapan
Program perlindungan sosial ini melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin yang memiliki ibu hamil. Nifas/menyusui dengan kriteria spesifik. Peserta akan menerima bantuan bila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu. Memeriksakan kesehatan dan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Penerima bantuan ini juga mencakup orang berusia di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Tujuan program ini memutus atau mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku. Yang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok paling miskin. Mulai Juni 2017 semua peserta PKH sekitar 6 juta akan menerima bantuan sosial non tunai.

SILAKAN DIBACA:  MALAYSIA GUNAKAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *