PR JOKOWI-JK MEMBENAHI HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA

PR Jokowi-Jk

Pr Jokowi-Jk ,Tepat 20 Oktober 2017 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sudah tiga tahun memimpin Indonesia. Banyak kebijakan dibuat Hingga menimbulkan pro dan kontra Masalah politik dan demokrasi selalu menjadi sorotan menarik. Pelbagai gejolak terus menerpa. Kebijakan terus dikritik Walau tak sedikit merek mendapat banyak dukungan dalam menentukan kebijakan.

Mengutip pada laporan 3 tahun pemerintahan Jokowi–JK, indeks demokrasi turun. Tahun 2014 mereka mencapai 73,04 persen. Setahun kemudian turun 72,82 persen. Catat terakhir, angka itu semakin merosot Tahun 2016, indek demokrasi para era Jokowi-JK menjadi 70,09 persen. Banyak faktor menyebabkan penurunan tersebut Termasuk terkait langkah Jokowi-JK mengeluarkan Perppu Ormas. Kebijakan itu lantas menuai banyak polemik. Hingga dianggap sebagai kebijakan otoriter.

Banyak lembaga survei telah melakukan riset Hasilnya tingkat kepuasan masyarakat Indonesia dianggap meningkat. Namun keadaan ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan hasil survei CSIS yang sudah kita sebar ke masyarakat terdapat beberapa kesimpulan tentang pemerintahan Jokowi – JK selama ini. Pertama, tingkat kepercayaan (trust) masyarakat tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Kedua, tingkat kepuasan masyarakat terhadap performance pemerintahan Jokowi di berbagai bidang. Terutama yang selama ini kita lihat di bidang ekonomi, hukum, dan maritim. Jadi apresiasi masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden saat ini sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yang kita (CSIS) lakukan tiga tahun lalu, sangat berbeda hasilnya.

Salah satu pertanyaan dalam survei yang dilakukan CSIS adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap situasi ekonomi. Pada masa pemerintahan Jokowi–JK dibandingkan dengan situasi ekonomi keluarga mereka lima tahun sebelumnya. Mayoritas dari pertanyaan itu, muncul dua jawaban, yaitu keadaan ekonomi yang membaik dan tetap atau tidak berubah. Dalam hasil survei itu juga kita menemukan bahwa mayoritas jawabannya adalah situasi ekonomi.

PR Jokowi-JK

Keluarga mereka saat ini dibanding lima tahun sebelumnya adalah tetap alias tidak berubah. Namun, keadaan mereka secara keseluruhan berubah dibanding lima tahun sebelmnya. Mungkin kita harus ingat bahwa Pak Jokowi dengan satu fakta yang kita semua tahu. Dia bukan ketua partai Dia dipilih oleh masyarakat karena dipercaya sebagai calon presiden. Dia bukan ketua partai, sementara proses-proses politik dia sampai hari ini itu lewat proses partai.

Bahkan untuk proses pencalonan presiden harus melalui partai. Jadi tentu ada waktu yang diperlukan dari Pak Jokowi untuk kekuasannya. Karena secara konstitusional Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia. Dalam mengatasi partai-partai di bidang eksekutif. Tapi kan tentu situasi politiknya dia harus menyesuaikan diri sebagai presiden yang bukan berasal dari ketua partai.

Kalau kita lihat sekuennya bulan November tahun lalu, secara formal kekuasaan sudah mengonsolidasi. Misalnya, sebelum November tahun lalu Partai Golkar dan PAN yang tadinya berada di oposisi mengumumkan bahwa dia masuk koalisi Jokowi. Jadi artinya, Jokowi didukung oleh 60 persen, secara jelas kedua partai yang tadinya berada di oposisi berubah haluan mendukung Jokowi. Jadi harusnya dari sisi perspektif itu harusnya cukup solid.

Kemudian yang kedua, Pak Jokowi semakin bisa mengelola kekuasaan dan menunjukkan bahwa dia tidak mudah tunduk terhadap tekanan. Misalnya, Pak Jokowi menetapkan Tito Karnavian sebagai Kapolri, kita tahu dulu kontroversinya bagaimana. Tapi Pak Jokowi secara tegas memutuskan bahwa Tito sebagai Kapolri, padahal masih ada jenderal di atasnya Tito.  Namun Jokowi berani memutuskan untuk menjadikan beliau sebagai Kapolri.

Indeks demokrasinya itu kan macam-macam, ada soal partai, institusionalisasi lembaga, dan lain-lain. Saat ini banyak orang yang mengatasnamakan demokrasi padahal dia sendiri anti dengan sistem demokratisasi. Kita tahu belakangan ini muncul masalah pernyataan sebuah lembaga tentang demokrasi yang sudah jelas bertentangan dengan sistem demokrasi di Indonesia.

PR Jokowi-Jk

Ironinya, kita juga membiarkan atau membolehkan kelompok yang mempunyai aktivitas anti demokrasi ini berkembang di Indonesia. Sudah jelas, ideologi kita pancasila, tidak bisa diganti dengan yang lain. Masalahnya, ada satu kasus di mana suatu kelompok dengan tegas secara terbuka. Mereka menyebut bahwa anti demokrasi yang dianut oleh Indonesia tapi mereka dahulu dibiarkan. Nah tentu di sini mulai memunculkan perdebatan, sikap orang bagaimana. Boleh gak kita bersikap demokratis terhadap orang yang anti demokrasi.

Indonesia dianggap demokrasinya turun karena misalnya prinsip demokrasi. Universalnya adalah tidak boleh hak berserikat orang berkumpul itu harus dijamin. Mau siapa pun dia, jadi ketika pemerintah tentu dengan pertimbangan politik. Mengeluarkan sebuah Perppu misalnya Perppu Ormas untuk mengurangi organisasi bermasalah. Akan dibaca sebagai penurunan kualitas demokrasi.

Jadi Pak Jokowi mengubah perilaku bahwa pejabat itu adalah orang yang harus dilayani. Dan itu memberi contoh bahwa birokrasi seharusnya melayani. Dan itu saya liat sudah ditularkan kepada pimpinan nasional termasuk kepala daerah juga. Yang melakukan dan mencoba hal yang sama di daerahnya masing-masing.

Kalau kita lihat banyak kepala daerah yang di luar ditangkapin karena kasus korupsi yang baik juga banyak sekarang. Misalnya, untuk menghindari birokratisasi ada fasilitas e-goverment. Anda mengurus izin online, sudah gak ada lagi ‘kongkalikong’ mengurus surat tidak harus bayar di kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Itu kan secara tidak langsung mengubah mental, dan hal tersebut juga harus dimulai dari penyelenggara negara. Penyelenggara yang saya maksud bukan hanya Pak Presiden, untuk semua termasuk hingga ke kelurahan.

Yang seperti itu kan sudah banyak Saya sih optimis bahwa ke depannya setiap kepala daerah. Yang termasuk penyelenggara negara akan melakukan hal serupa. Karena ini kan sudah dibanding-bandingkan dengan kebiasaan kepala daerah yang melayani rakyatnya tanpa harus birokrasi yang ribet. Saya optimis hal itu akan menimbulkan sikap positif ke depannya.

SILAKAN DIBACA: MEMICU ANIES-SANDI LEBIH BAIK PIMPIN DKI

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *