SUARA LANTANG SUMARSONO MENENTANG TGUPP

Suara Lantang Sumarsono

Suara Lantang Sumarsono, Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno menaikkan anggaran dan menambah jumlah anggota. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan menuai polemik sebabnya Anies menambah anggaran TGUPP. Hingga puluhan kali lipar begitu juga dengan jumpa personelnya. Sesuhngguhnya TGUPP bukankah hal baru  Sejak era Jokowi menjabat sebagai gubernur tim ini sudah dibentuk.

Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama TGUPP juga tetap ada namun bedanya TGUPP di era Ahok dengan era Anies. Yakni soal jumlah anggaran dan anggotanya Di era Ahok TGUPP. Hanya berisi 13 orang dengan anggaran Rp. 2.35 miliar. Sementara di Zaman Anies direncanakan TGUPP berisi 74 orang dengan anggaran. Naik berkali-kali lip[at yakni mencapai Rp. 28.99 mmiliar di RAPBD 2018 Mantan Plt Gubernur DKI Sumarsono pun angkat bicara. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengritik keras rencana Anies menaikkan anggaran dan menambah jumlah personel TGUPP.

Sumarsono menganggap jmla penambahan anggota TGUPP sangat siggnifikan sebab dalam dalam pergub 411 tahun 201.  Mengatur maksimal jumlah anggota 15 orang. Karenanya jumlah TGUP yang disodorkan Anies perlu dirasionalisasi lantaran terjadi pembengkakan anggaram.  Dia juga curiga orang yang di tarik dalamTGUPP adalah orang dekat Anies-Sando. Dia menduga TGuPP bakal diisi oleh anggota tim pemenangan Anies-Sandi masa kampanye.

Meski demikian dia mengatakan sesungguhnya tidak ada masalah Gubernur memilih secara subjektif. Asalkan sesuai kompetensi. Namun, jumlah yang diwacanakan, menurutnya tidak wajar. Soni menjelaskan penambahan anggota itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pada masa Jokowi hanya 7 orang, kemudian Ahok bertambah menjadi 9 orang sampai terakhir menjadi 15 orang. Penambahan personel untuk mengatasi masalah aset. Karena itu Badan Aset Daerah dan Badan Keuangan dipisahkan.

Suara Lantang Sumarsono

Soni menyarankan kepada Anies, tim yang gemuk itu harus jelas tugas pokoknya. Dan jangan sampai fungsinya bertabrakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah ada. Tak cuma itu, dia menilai jumlah anggota TGUPP tersebut berpotensi mendemoralisasi SKPD. Apabila tidak memiliki tugas yang jelas. Menurutnya, DPRD DKI perlu melakukan pengawasan terhadap 74 anggota TGUPP.

Soni mengungkap, TGUPP harus jelas supaya tidak menjadi gubernur bayangan. Hal itulah yang bisa menurunkan moral SKPD. Sebab itu, harus ada pengawasan ketat kerja TGUPP. Dia juga membantah pernyataan Anies yang menyebut TGUPP dan staf khusus di era Ahok dibiayai pihak swasta. Menurut Soni, pada masa Ahok TGUPP murni dibiayai dari APBD. Sedangkan untuk staf Ahok dibiayai dari uang Operasional Gubernur. Dia menjelaskan, BOP memang dikhususkan untuk membantu kerja Gubernur. Ahok pada masa menjabat sengaja merogoh koceknya itu untuk pembiayaan staf serta urusan lainnya.

Soni menceritakan, pada masa Ahok, BOP pun dikucurkan untuk menambal dana TGUPP yang kurang. Sebab itu dia heran bagaimana pola pikir Gubernur Anies. Menurutnya, Anies mencoba mencampurkan staf gubernur dengan TGUPP sehingga terjadi pembengkakan jumlah anggota maupun anggaran. Sementara itu, Sandiaga Uno menegaskan TGUPP pada periode pemerintahannya bersama Anies bukan tempat buangan untuk para tim suksesnya. Dia juga mengatakan jumlah TGUPP yang akan dipekerjakan pada masa pemerintahannya belum dipastikan. Sandi mengatakan proses rekrutmen TGUPP nantinya juga akan dilakukan. Secara transparan dan dari orang-orang pilihan yang memang memiliki kualifikasi.

Selain itu, kata dia, jumlah dari kalangan PNS maupun non-PNS juga belum disepakati. Dia juga mengatakan TGUPP ini telah dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, eksekutif dan pimpinan Dewan memiliki pandangan yang sama soal ini.

SILAKAN DIBACA:  PRAPERADILAN SETYA NOVANTO BISA GUGUR

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *